Hakim Pelindung Jokowi

ersidangan kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) kembali mempertontonkan potret buram peradilan di Indonesia. Alih-alih menjadi wasit yang adil, independen, dan berdiri di atas semua golongan, majelis hakim justru menunjukkan gelagat yang terang-terangan berat sebelah. Reaksi emosional dan kemarahan hakim saat kuasa hukum Roy Suryo mempertanyakan kaitan pelantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Joko Widodo bukan sekadar bentuk pengusiran pertanyaan, melainkan cerminan nyata dari kepanikan institusional.

Sikap reaktif hakim yang langsung melompat pada tudingan "penghinaan" terhadap Jokowi adalah bukti sahih betapa hukum di negeri ini kerap tumpul ke atas, namun sangat tajam—bahkan paranoid—ketika menyentuh lingkaran kekuasaan.H

Hakim Bermental "Pengawal", Bukan Pengadil

Dalam hukum acara pidana yang beradab, ruang sidang adalah arena terbuka untuk menguji kebenaran secara utuh, bukan panggung pamer kekuasaan untuk melindungi martabat individu tertentu secara berlebihan. Ketika kuasa hukum menggali relasi kuasa di balik suatu peristiwa—seperti siapa yang melantik pejabat strategis—itu adalah strategi pembelaan sah untuk menguliti motif di balik kriminalisasi.

Namun, yang dipertontonkan oleh majelis hakim justru sebaliknya. Dengan membentak, memotong, dan menghakimi pertanyaan penasihat hukum sebelum dijawab, hakim telah bertindak melebihi kapasitasnya sebagai pengadil. Mereka menjelma menjadi "pengawal moral" sang pelapor. Sikap antikritik dan defensif ini mencederai prinsip dasar fair trial (peradilan yang adil), di mana terdakwa dirampas hak dasarnya untuk membela diri secara maksimal.

Vonis Pesanan yang Sudah Disetting?

Tidak heran jika publik kini semakin yakin bahwa persidangan ini hanyalah teater hukum formalitas belaka. Roy Suryo dan Dokter Tifa seolah diposisikan sebagai pesakitan yang vonis bersalahnya sudah diketok sejak palu pertama diketuk di ruang sidang. Bagaimana bisa masyarakat menaruh kepercayaan pada independensi pengadilan, jika sejak proses pembuktian saja hakim sudah menunjukkan ketakutan terselubung untuk mengizinkan pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh akar substansi masalah?

Ketidakseimbangan perlakuan ini menunjukkan bahwa ruang sidang telah kehilangan marwahnya sebagai tempat mencari keadilan, melainkan sekadar instrumen pengesahan kekuasaan. Hakim yang seharusnya independen justru terlihat tersandera oleh rasa sungkan atau tekanan psikologis terhadap figur yang pernah memegang tampuk tertinggi negeri ini.

Preseden Buruk bagi Supremasi Hukum

Jika sikap hakim yang berat sebelah dan alergi terhadap pertanyaan kritis ini terus dibiarkan, maka keadilan di Indonesia benar-benar tinggal kenangan. Vonis bersalah yang nantinya dijatuhkan kepada Roy Suryo dan Dokter Tifa tidak akan pernah dilihat sebagai produk hukum yang bersih, melainkan sekadar produk pesanan politik yang dilegalkan lewat baju toga.

Publik tentu tidak buta. Ketika meja hijau tunduk pada intimidasi psikologis kekuasaan dan memperlakukan pencari keadilan dengan standar ganda, saat itulah keadilan di Indonesia mati secara perlahan.