Bayang-Bayang "Operasi Senyap" Listyo Sigit Prabowo

Lanskap politik dan penegakan hukum Indonesia diguncang oleh sebuah skandal luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang baru saja menanggalkan jabatannya dan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Ia tidak sendiri. Kasus dugaan penyadapan ilegal ini turut menyeret sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri, termasuk nama-nama seperti Ahrie Sonta dan Eko Hadi, dalam pusaran tindak pidana akses ilegal dan penghapusan data elektronik. Targetnya pun bukan sembarangan: mulai dari nomor telepon pribadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, para pejabat tinggi negara, tokoh politik, pimpinan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Bagaimana sebuah institusi pelindung hukum justru diduga menjadi aktor utama dalam operasi senyap yang membidik jantung kekuasaan tertinggi negara?

Modus Operandi: Memanfaatkan Celah Sistem LIMS

Berdasarkan paparan resmi dan konstruksi hukum yang diungkapkan oleh Bareskrim Polri, operasi penyadapan ini diduga telah berjalan sistematis sejak tahun 2025. Para tersangka menggunakan akses terhadap sistem pemantauan strategis, yakni Lawful Interception Monitoring System (LIMS).

Alih-alih melalui prosedur penegakan hukum yang akuntabel—yang mewajibkan adanya Laporan Polisi (LP), izin resmi, serta kaitan dengan proses peradilan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010—para pelaku memasukkan nomor-nomor target secara ilegal ke dalam sistem tersebut.

"Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha," ungkap Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin.

Tidak berhenti pada aksi penyadapan, eskalasi pelanggaran hukum ini kian pekat ketika para pelaku berupaya menghilangkan jejak. Sekitar bulan Oktober 2026, manakala dinamika politik nasional mulai bergeser dan pergantian kepemimpinan Polri terjadi, file log hasil sadapan pada sistem LIMS tersebut secara sistematis dihapus guna menutupi rekam jejak digital.

Menembus Benteng Istana: Reaksi Pemerintah dan Istana Kepresidenan

Skandal ini langsung memantik respon tingkat tinggi dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangannya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan langsung terkait insiden intersepsi ini.

“Sudah barang tentu Presiden tahu karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau. Bayangkan seorang Presiden diintersep, disadap, bayangkan para menteri disadap, dan kita sebenarnya tidak tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan. Itu bukan masalah sederhana, itu masalah serious bagi sebuah negara,” ujar Yusril.

Kendati demikian, pemerintah melalui Kemenko Polkam dan instansi terkait memastikan bahwa fokus penyidikan saat ini berpijak murni pada ranah hukum positif, yakni pelanggaran terhadap ketentuan intersepsi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta KUHP baru. Pemerintah menegaskan bahwa hingga detik ini tidak ada indikasi atau konstruksi pasal yang mengarah pada tindakan makar.

Sebagai langkah mitigasi jangka panjang pasca-skandal ini terbongkar, pemerintah bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) langsung bergerak cepat mengevaluasi total protokol dan penggunaan alat sadap yang dipegang oleh berbagai lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK, hingga BNN) demi memastikan kedaulatan komunikasi negara tidak kembali bocor.

Pertanyaan Besar di Balik Motif: "Ada yang Nyuruh Enggak?"

Penetapan status tersangka terhadap figur sekelas mantan Kapolri tentu menyisakan pertanyaan mendasar di ruang publik: Apa motif di balik aksi pengupingan massal ini?

Sejumlah kalangan pengamat hukum dan pengamat intelijen menilai bahwa tindakan penyadapan lintas sektor—yang menyasar lingkar kekuasaan hingga elemen oposisi dan masyarakat sipil—mengindikasikan adanya upaya pemetaan informasi strategis di luar kontrol komando resmi kenegaraan.

Pakar hukum pidana dan tata negara mendorong agar Tim Investigasi Independen turut dilibatkan guna mengurai lapis-lapis kepentingan di balik layar. Publik mendesak agar penyidikan tidak berhenti pada tataran teknis pelaksana lapangan, melainkan menelusuri secara transparan siapa auktor intelektual atau pihak yang memberikan perintah di balik operasi gelap tersebut.

Ujian Integritas Penegakan Hukum

Langkah tegas Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam membersihkan internal institusi dengan memproses hukum secara transparan mantan pendahulunya patut diacungi jempol sebagai bentuk komitmen scientific crime investigation.

Namun, pertaruhan sesungguhnya baru saja dimulai. Di Rutan Bareskrim Mabes Polri tempat para tersangka kini ditahan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, proses peradilan yang objektif, akuntabel, dan bebas intervensi akan menjadi penentu utama.

Apakah kasus ini akan membuka kotak Pandora reformasi total tata kelola intelijen dan telekomunikasi negara, atau justru menyisakan tanda tanya babak baru dalam sejarah politik Indonesia? Waktu dan transparansi pengadilanlah yang akan menjawabnya.