Ketika Praktik Riba Dilegalkan dan Dilindungi Negara

Sistem keuangan modern di Indonesia kerap diagung-agungkan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik jargon stabilitas dan keamanan finansial, tersimpan kontradiksi fundamental yang jarang disentuh secara kritis: keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Alih-alih menjadi solusi atas perlindungan dana masyarakat, institusi ini justru menjelma menjadi simbol "double riba" (riba berlapis) yang mengakar kuat dalam ekosistem perbankan nasional, baik konvensional maupun yang berlabel syariah.

Anatomi "Double Riba" dalam Sistem Penjaminan LPS

Untuk memahami mengapa LPS layak disebut sebagai penopang riba berlapis, kita harus membedah alur aliran dana dan mekanisme perlindungan yang melekat di dalamnya. Praktik ini bekerja dalam dua lapisan utama:

 1. Lapisan Pertama (Praktik Riba di Tingkat Perbankan):

   Pada bank konvensional, hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada janji pengembalian pokok disertai tambahan persentase tetap yang disebut bunga. Dalam pandangan fikih muamalah yang lurus, tambahan yang diisyaratkan di awal tanpa risiko riil perdagangan ini secara mutlak dikategorikan sebagai riba.

 2. Lapisan Kedua (Proteksi dan Keuntungan dari Sistem Ribawi):

   Di sinilah peran LPS masuk. LPS dibentuk untuk menjamin simpanan nasabah. Ketika bank konvensional menghimpun dana dengan cara ribawi, LPS hadir sebagai "jaring pengaman" yang memastikan bahwa janji-janji bunga tersebut tetap aman dan terbayar meskipun bank mengalami kebangkrutan. Lebih jauh lagi, dana cadangan yang dihimpun LPS dari premi perbankan sebagian besar ditempatkan pada instrumen keuangan negara yang sarat dengan sistem bunga atau imbal hasil konvensional (seperti Surat Berharga Negara). Artinya, LPS tidak hanya melindungi pelaku riba, tetapi juga ikut memutar roda sistem ribawi itu sendiri.

Ironi Perbankan Syariah di Bawah Payung LPS

Kritik paling telak terhadap LPS sebenarnya terletak pada perlakuan lembaga ini terhadap institusi keuangan syariah. Secara teoretis, bank syariah seharusnya bersih dari unsur bunga dan menggunakan akad bagi hasil (Mudharabah atau Musharakah).

Namun, aturan mewajibkan bank syariah untuk tetap menjadi peserta penjaminan LPS. Di sinilah kontradiksi moral dan syariat terjadi:

 * Sebuah lembaga yang diklaim beroperasi secara syariah, dipaksa menyetor premi ke dalam sistem yang terintegrasi dengan ekosistem keuangan konvensional.

 * Ketika terjadi kegagalan, penjaminan dana dilakukan dengan mekanisme yang tidak sepenuhnya terlepas dari bayang-bayang sistem keuangan makro yang berbasis bunga.

Hal ini membuat label "syariah" pada perbankan sering kali hanya menjadi kosmetik hukum, sementara fondasi strukturalnya tetap berpijak pada sistem moneter yang sama.

Benturan dengan Prinsip Keadilan Ekonomi Islam

Dalam perspektif hukum Islam, riba bukan sekadar dosa individu, tetapi sebuah sistem eksploitasi yang merusak tatanan keadilan sosial. Larangan riba turun dengan penegasan bahwa harta harus berputar melalui sektor riil yang berbasis risiko dan hasil usaha yang nyata, bukan melalui jaminan kepastian keuntungan atas uang semata (time value of money yang dilegalkan).

Dengan hadirnya LPS, negara secara tidak langsung memberikan legitimasi hukum dan rasa aman bagi masyarakat untuk terus berkubang dalam sistem ribawi. Masyarakat merasa "aman" menaruh uang di bank konvensional karena dijamin oleh negara melalui LPS, sehingga ketakutan akan keruntuhan sistem riba menjadi hilang. Padahal, dari sudut pandang makro, sistem penjaminan ini menanggung risiko sistemik dari praktik ekonomi yang secara teologis dilarang.

Menuju Kemandirian Finansial yang Bersih

Keberadaan LPS menunjukkan betapa sulitnya melepaskan diri dari cengkeraman sistem keuangan kapitalistik global. Selama negara masih bergantung pada instrumen utang berbunga dan perbankan konvensional sebagai tulang punggung ekonomi, lembaga seperti LPS akan terus dianggap "darurat" demi mencegah kepanikan massal (bank rush).

Namun, membiarkan status quo ini tanpa kritik sama saja dengan melanggengkan ketidakadilan struktural. Jika Indonesia benar-benar ingin membangun kedaulatan ekonomi yang berkeadilan—terutama dengan potensi ekonomi syariah yang besar—sudah saatnya para pengambil kebijakan, ekonom Muslim, dan ulama berani mengevaluasi ulang bentuk perlindungan finansial yang bersih dari unsur riba berlapis. Perlindungan terhadap masyarakat harus dicari melalui model gotong royong yang murni, bukan dengan memperkokoh piramida riba yang dilindungi oleh undang-undang.